Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa pemulihan perekonomian akan mengandalkan Koperasi.
Hal tersebut dijelaskan dalam Kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke 73 Tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2020 di Puspemkot, Ciputat, Selasa (04/08).
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan pemulihan perekonomian merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa survive. Untuk tetap melakukan kegiatan usahanya di tengah pandemi covid-19.
Strateginya menurut Airin berupa kebijakan mengenai APBD yang akan dialokasikan untuk memberdayakan pelaku usaha.
”Contohnya saya mendorong ketika kita membutuhkan APD. Kita bisa dorong UMKM kita yang melakukan produksi,”katanya.
Dijelaskannya, Pemkot Tangsel juga melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan kegiatan UMKM dan Koperasi tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan. Yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Sementara Ketua Dekopinda Kota Tangsel Dudung Diredja menjelaskan bahwa UMKM dan Koperasi merupakan beberapa sektor yang terdampak sangat serius pada saat pandemi.
Karena itu, dia berharap kepada pemerintah bisa segera melahirkan kebijakan yang bisa memastikan proses kegiatan usaha agar bisa tetap berlangsung.
Menurutnya, berkaca dari krisis pada tahun 1998, Dekopinda sudah menyiapkan rekomendasi kepada pemerintah.
”Seperti tahun itu, bahwa Koperasi dan UMKM bisa menjadi motor pemulih keadaan ekonomi,” kata Dudung.
Dudung menjelaskan pada anggaran perubahan nanti akan ada beberapa yang akan dilangsungkan untuk kembali meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Dengan cara melatih inovasi mereka untuk bisa bersaing di situasi seperti ini.
“Tapi tentunya ada pembatasan untuk program tersebut. Jangan sampai kita menyalahi protokol kesehatan,” katanya.
Salah satu kegiatan seperti bazar dengan penyesuaian kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya, dengan kuota terbatas dan jarak stand yang harus memuhi standar protokol kesehatan.
Dudung menjamin bahwa akan ada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pelaku Koperasi dan UMKM. Baik itu kebijakan kesehatan, ekonomi atau lainnya.(yer)
